Reklamasi adalah pengurukan kawasan air dengan tanah hingga menjadi daratan yang bisa digunakan sebagai lahan untuk berbagai keperluan, seperti kompleks perumahan, perkantoran, atau tempat wisata. Reklamasi pantai utara Jakarta dimana sering disebut reklamasi Jakarta sudah mulai dipikirkan sejak jaman presiden Suharto. Dan terus bergulir sampai sekarang.
Proyek reklamasi Jakarta ini menjadi hits kembali setelah adanya OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan KPK belum lama ini. Dari penangkapan ini sementara telah ditentukan tiga orang tersangka diantaranya anggota DPRD DKI dan bos dari perusahaan property yang bersinggungan langsung dengan proyek ini.
OTT yang dilakukan berdekatan dengan proses penjaringan nama untuk pilkada gubernur DKI Jakarta tahun 2017 jelas banyak menimbulkan pemikiran bahwa peristiwa penangkapan ada hubungannya dengan rivalitas antar calon. KPK sebagai lembaga independen kembali dituding menjadi alat bagi pihak yang berkepentingan untuk melancarkan kampanye hitam bagi calon ataupun parpol.
Satu-satunya jalan bagi KPK untuk bisa melepaskan diri dari tudingan miring tersebut adalah membongkar habis kasus reklamasi Jakarta ini. KPK harus secepatnya membuat terang benderang kasus ini supaya tidak dijadikan objek beberapa pihak yang berkepentingan termasuk persaingan bisnis. Dan yang jauh lebih penting lagi KPK harus bisa membuktikan bahwa lembaga ini tidak tunduk dengan pemegang kekuasaan.
